Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan

Sebanyak 33 Sekretaris Desa (Sekdes) resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Grobogan. Pengangkatan ini bertempat di Pendopo Kabupaten Groboga,Rabu kemarin, dengan dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS Sekdes di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahap kedua.

Dari 280 Sekdes yang di Kabupaten Grobogan yang memenuhi syarat menjadi PNS hanya 163 Sekdes. Dimana 103 Sekdes telah diangkat menajdi PNS tahap pertama tahun lalu, tahap ke dua sebanyak 33 sekdes tahun ini, dan 27 Sekdes akan diangkat pada tahap ketiga.

Sebanyak 819 peserta aparat Pemdes se-Kabupaten Grobogan mengikuti Pelatihan Pemerintahan Desa yang berlangsung di Gedung SKB Danyang Kecamatan Purwodadi, Senin (8/2). Pembukaan secara simbolis yang dilakukan oleh Wakil Bupati Grobogan H. Icek Baskoro, SH dihadiri oleh Kepala SKPD terkait dan undangan.

Dalam kesempatan itu, H. Icek Baskoro, SH mengatakan bahwa,APBD Des merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, yang di tetapkan dalam peraturan desa. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pelatihan ini sudah tepat apabila peserta terdiri unsur BPD sebagai badan legeslatif desa dan unsur Pemerintahan Desa.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Kabupaten Grobogan beberapa waktu lalu, mencatat prestasi peringkat lima besar untuk Tingkat Nasional LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Prestasi yang cukup membanggakan tersebut hendaknya dapat dipertahankan. Namun untuk meraih kembali prestasi itu pada tahun 2009 ini, materi maupun LPPD sangat tergantung dari  data-data yang disampaikan oleh SKPD. Maka untuk kelancaran penyusunan diperlukan dukungan yang penuh dari semua SKPD yang  ada.